Oleh: Dominggus Marei, SE., M.Si (*)
PAPUA sedang menghadapi persoalan serius yang menyangkut masa depan demografi, kesejahteraan, dan keberlanjutan Orang Asli Papua (OAP) di tanah leluhurnya sendiri. Berdasarkan analisis data kependudukan Papua tahun 2026, terlihat adanya perubahan struktur penduduk yang sangat signifikan dibandingkan kondisi sebelum penerapan Otonomi Khusus (Otsus). Jika tren pertumbuhan penduduk saat ini terus berlangsung, OAP dikhawatirkan semakin terpinggirkan secara jumlah maupun secara ekonomi di atas tanah adatnya sendiri.
Sebelum Otonomi Khusus Papua diberlakukan, komposisi penduduk Papua masih didominasi oleh Orang Asli Papua. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk tahun 2000, total penduduk Papua mencapai sekitar 2.220.924 jiwa. Dari jumlah tersebut, OAP atau penduduk pribumi mencapai sekitar 1.364.000 jiwa atau sekitar 61 persen, sedangkan Non OAP sebanyak 856.934 jiwa atau sekitar 39 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara demografis, OAP masih menjadi kelompok mayoritas di Papua.
Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus, kondisi itu mengalami perubahan drastis. Berdasarkan data kependudukan tahun 2026, jumlah penduduk Papua diperkirakan mencapai 5.797.499 jiwa. Dari jumlah itu, OAP tercatat sebanyak 2.283.703 jiwa atau sekitar 39,4 persen, sedangkan Non OAP mencapai 3.513.796 jiwa atau sekitar 60,6 persen. Artinya, secara jumlah penduduk, kelompok Non OAP kini menjadi mayoritas di Papua, sementara OAP telah berubah menjadi minoritas di tanahnya sendiri.
Perubahan komposisi ini tidak terjadi secara kebetulan. Jika dianalisis dari sisi pertumbuhan penduduk, terdapat perbedaan yang cukup tajam antara angka pertumbuhan OAP dan Non OAP. Pertumbuhan OAP diperkirakan hanya sekitar 2 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan Non OAP mencapai 5,6 persen per tahun.
Apabila diasumsikan pertumbuhan penduduk normal secara alami berada pada angka 2 persen per tahun, maka terdapat selisih sekitar 3,6 persen pada pertumbuhan kelompok Non OAP. Selisih ini dapat diinterpretasikan sebagai kontribusi arus migrasi masuk ke Papua yang semakin besar setelah pemberlakuan Otonomi Khusus dan pembangunan ekonomi yang semakin terbuka.
Dengan kata lain, selain pertumbuhan alami penduduk, Papua juga mengalami tambahan pertumbuhan yang berasal dari mobilitas penduduk luar Papua yang datang untuk mencari peluang ekonomi, pekerjaan, maupun akses terhadap sumber daya pembangunan. Otonomi Khusus yang pada awalnya diharapkan menjadi instrumen afirmasi bagi kesejahteraan OAP, pada praktiknya juga membuka ruang percepatan masuknya migrasi penduduk dari luar Papua.
Ironisnya, di tengah perubahan demografi yang begitu besar, kondisi sosial ekonomi Orang Asli Papua belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Papua hingga kini masih menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Banyak keluarga OAP yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta keterisolasian infrastruktur dasar.
Tidak hanya itu, Papua juga masih mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia. Rendahnya IPM menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan standar ekonomi, masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa di tengah aliran dana Otonomi Khusus yang begitu besar selama lebih dari dua dekade, sebagian besar Orang Asli Papua masih hidup dalam kondisi miskin? Mengapa kelompok yang menjadi pemilik tanah adat justru belum menikmati manfaat pembangunan secara optimal?
Di sisi lain, percepatan pertumbuhan penduduk Non OAP yang lebih tinggi dibandingkan OAP juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi, hingga politik Papua di masa depan. Ketika kelompok mayoritas berubah, maka pola penguasaan ekonomi, pasar tenaga kerja, akses pendidikan, bahkan representasi politik berpotensi mengalami pergeseran.
Jika tidak ada kebijakan afirmatif yang lebih serius untuk memperkuat kapasitas Orang Asli Papua, maka ketimpangan dapat semakin melebar. Pemerintah perlu memastikan bahwa Otonomi Khusus benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan OAP, bukan sekadar kebijakan administratif atau fiskal.
Peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua, perluasan lapangan kerja berbasis masyarakat adat, perlindungan hak ekonomi OAP, serta penguatan kewirausahaan lokal harus menjadi prioritas utama. Selain itu, diperlukan pengelolaan migrasi yang lebih terukur agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan sosial masyarakat asli Papua.
Papua membutuhkan pembangunan yang bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keberlangsungan identitas Orang Asli Papua. Sebab, pembangunan sejati bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa masyarakat asli tetap menjadi tuan di negerinya sendiri, hidup sejahtera, bermartabat, dan tidak kehilangan ruang di atas tanah warisan leluhurnya.
(*) Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Uncen Jayapura
