Oleh: Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM—JAYAPURA—Menanggapi pemberitaan mengenai seruan pengacara Erles Rareral yang meminta Joko Widodo atau Jokowi bertobat demi keadilan rakyat, praktisi hukum Yohanis Damasenus Reda, S.T., S.H., M.H., mengingatkan bahwa setiap advokat maupun praktisi hukum harus mengedepankan fakta hukum, argumentasi konstitusional, serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yohanis Reda, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ketika seseorang berbicara dengan membawa identitas dan kapasitas sebagai advokat, pernyataannya semestinya memiliki landasan argumentasi hukum yang jelas dan terukur.
“Saya menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan kritik, termasuk kepada mantan Presiden Joko Widodo. Tetapi pertanyaannya, apa dasar fakta hukum yang digunakan untuk menyampaikan seruan tersebut? Apakah ada putusan pengadilan, hasil pemeriksaan lembaga berwenang, atau fakta hukum konkret yang menjadi landasannya? Jangan sampai opini pribadi kemudian dibangun seolah-olah merupakan suatu kesimpulan hukum,” tegas Yohanis via Ponsel, Minggu (8/11/2026).
Ia menambahkan, profesi advokat bukan sekadar memberikan seseorang ruang untuk berbicara keras di ruang publik. Advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kehormatan profesi, menjunjung tinggi hukum, serta menyampaikan argumentasi secara objektif.
“Jangan sampai profesi advokat hanya dijadikan instrumen untuk membangun popularitas melalui pernyataan-pernyataan sensasional. Publik membutuhkan argumentasi hukum, bukan sekadar kalimat yang menarik perhatian media. Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, sampaikan peristiwa hukumnya, siapa yang bertanggung jawab, apa norma yang dilanggar, dan di mana alat buktinya,” lanjutnya.
Yohanis juga menegaskan bahwa prinsip negara hukum tidak mengenal perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Presiden, mantan presiden, pejabat negara, maupun masyarakat biasa memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Namun demikian, asas praduga tidak bersalah dan kepastian hukum harus tetap dihormati. Kritik politik tidak boleh serta-merta berubah menjadi vonis hukum tanpa melalui proses pembuktian yang sah.
“Saya tidak sedang membela Jokowi secara pribadi. Saya sedang membela prinsip negara hukum. Kalau ada kesalahan, buktikan melalui mekanisme hukum. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan membangun kesimpulan terlebih dahulu, kemudian mencari pembenaran belakangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohanis mengingatkan bahwa seorang advokat seharusnya menjadi bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat dalam memahami hukum, bukan justru membuat masyarakat mencampuradukkan opini, tuduhan, dan fakta hukum.
“Silakan mengkritik Jokowi, silakan berbeda pandangan politik, bahkan silakan menyampaikan kritik yang keras. Tetapi sebagai sesama insan hukum, saya berpendapat bahwa kita harus mengutamakan kualitas argumentasi. Jangan sampai yang lebih menonjol justru sensasi pernyataannya, sementara substansi dan dasar hukumnya tidak dijelaskan.”
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa supremasi hukum harus berdiri di atas kepentingan pribadi, popularitas, maupun kepentingan politik kelompok tertentu.
“Hukum bukan panggung untuk mencari popularitas. Hukum adalah instrumen keadilan. Seorang advokat seharusnya berbicara dengan dasar fakta, norma, dan bukti, bukan sekadar mencari perhatian publik.”
