Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM–KOTA JAYAPURA–Majelis Rakyat Papua (MRP) menyoroti ketimpangan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kota Jayapura. Meski dana tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), hingga kini warga OAP yang tinggal di wilayah kelurahan belum merasakan manfaatnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, SSos, dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 bertema Implementasi Pembagian Dana Otsus pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur Dasar, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Tingkat Kampung, yang berlangsung di Gedung Serba Guna GKI Sion Dok VIII, Distrik Jayapura Utara, Senin (29/9/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bappeda Kota Jayapura, Djoni Naa, SE, MSi, Plt Kepala Distrik Jayapura Utara Yerry Rumanasen, Kepala Kampung Tahima Soroma Tommy Sibi, Sekretaris Kampung Tahima Soroma Aldo Jouwe, Lurah Tanjung Ria Edmundus Fofid, Sekretaris Kampung Kayo Batu Fiktor Toto, tokoh masyarakat, pemuda gereja, perempuan, serta pelajar.
Warga RT 02 Dok IX Bawah, Kelurahan Imbi, Evi Sadiya, menyampaikan aspirasi dalam forum penjaringan di Gedung GKI Sion Dok VIII, Jayapura Utara. (Foto: Citra Papua.Com/Makawaru da Cunha)
Dana Besar, OAP di Kelurahan Terabaikan
Menurut Kajoi, hasil penjaringan aspirasi memperlihatkan kesenjangan mencolok antara alokasi dana untuk kampung dan kelurahan.
“Rata-rata kampung di Kota Jayapura mendapat Rp 7,8 miliar per tahun dari APBN, sedangkan kelurahan hanya sekitar Rp 700 juta. Padahal jumlah OAP Non-Port Numbay cukup banyak tinggal di kelurahan. Karena itu, kami minta pemerintah memberi perhatian agar OAP di kelurahan juga mendapat alokasi anggaran, baik dari dana Otsus maupun sumber lain,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan warga RT 02 Dok IX Bawah, Kelurahan Imbi, Evi Sadiya. Ia menilai kondisi sosial-ekonomi OAP di kelurahan masih jauh dari layak, bahkan dalam satu rumah bisa dihuni lima hingga enam kepala keluarga, sementara banyak anak tidak mampu melanjutkan sekolah.
“Apakah dana Otsus yang besar itu tidak bisa sedikit saja membuat OAP hidup ingka?” ujarnya.
Evi mendesak agar hasil pendataan OAP tidak berhenti di tingkat distrik atau Bappeda, tapi dikembalikan ke kelurahan untuk ditindaklanjuti lewat Musrenbang.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas dasar, UMKM yang tidak berkembang, hingga akses yang terbatas.
Warga Dok IX Atas, Fredrik Yosep Yarangga, bahkan menganalogikan dana Otsus sebagai “kue besar” yang dibagi, namun di kelurahan hanya bisa “mencium aromanya” tanpa pernah merasakannya.
Ketua Forum RT/RW Kelurahan Imbi, Archilaus Fonataba, menambahkan, tanpa pemanfaatan Dana Otsus yang jelas, khususnya untuk generasi muda, mereka rentan terjerumus ke perilaku menyimpang.
Ia menekankan perlunya penguatan kapasitas di tingkat kelurahan.
Ketua Forum RT/RW Kelurahan Imbi, Archilaus Fonataba, saat mengikuti Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Gedung GKI Sion Dok VIII, Jayapura Utara. (Foto: Citra Papua.Com/Makawaru da Cunha)
Pemkot Jayapura: Regulasi Sudah Mengatur
Menanggapi aspirasi itu, Kepala Bappeda Kota Jayapura, Djoni Naa, menjelaskan alokasi Dana Otsus telah memiliki dasar hukum dan dialokasikan melalui 26 SKPD. Namun hingga kini memang belum menyentuh ke kelurahan.
“Kami harap MRP bisa membangun rapat koordinasi terbatas dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, khususnya kebutuhan yang belum terakomodasi,” ujarnya.
Djoni menegaskan implementasi dana Otsus mengacu pada regulasi, yakni UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, PP No 106 dan 107 Tahun 2021, serta aturan turunan Kementerian Keuangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak pembentukan enam provinsi baru di Tanah Papua, alokasi dana Otsus yang sebelumnya mencapai Rp 8–13 triliun kini berkurang drastis, hanya sekitar Rp 2 triliun per provinsi. Kondisi ini berdampak pada Kota Jayapura yang kini menerima dana lebih kecil.
Fence Ayomi, Ketua RT 01 dan 08 Kelurahan Imbi, hadir dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Gedung GKI Sion Dok VIII, Jayapura Utara. (Foto: Citra Papua.Com/Makawaru da Cunha)
Harapan dari Forum Aspirasi
Dalam forum itu, sejumlah tokoh menyampaikan pandangan kritis. Fence Ayomi, Ketua RT 01 dan 08 Kelurahan Imbi, menekankan bahwa dana Otsus seharusnya melindungi hak dasar OAP, terutama perempuan yang menggantungkan hidup dari usaha kecil seperti jualan pinang, sagu bakar, roti, atau ikan.
Edmundus Fofid, Lurah Tanjung Ria, meluruskan bahwa kelurahan tidak mengelola dana Otsus, sehingga penting menghadirkan OPD teknis, agar masyarakat mendapat jawaban langsung.
Ia menyinggung masih banyak OAP harus mengurus surat keterangan tidak mampu demi sekolah atau berobat.
Sipora M. Karuway, Plt Sekretaris DPMK Kota Jayapura, menjelaskan porsi Dana Otsus di DPMK hanya untuk kelembagaan keondoafian, pelatihan kapasitas, dan pemberdayaan 14 kampung.
Ia menyesalkan sebagian lurah tidak hadir, padahal forum untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Fiktor Toto, Sekretaris Kampung Kayo Batu, mengatakan di kampungnya Dana Otsus lebih banyak menyentuh Ondoafi atau kepala suku, sementara pihak-pihak lain belum terakomodasi.
Ia mengeluhkan pelayanan kesehatan yang lamban hingga menyebabkan kematian pasien.
Aldo Jouwe, Sekretaris Kampung Tahima Soroma, menegaskan bahwa di kampungnya, Dana Otsus dikenal sebagai Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dipakai untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan gereja, hingga dukungan bagi ondoafi dan jemaat.
Sekretaris Pokja Agama MRP Markus Kajoi, SSos dan Kepala Bappeda Kota Jayapura Djoni Naa, SE, MSi berpose bersama peserta, usai Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Gedung GKI Sion Dok VIII, Jayapura Utara. (Foto: Citra Papua.Com/Makawaru da Cunha)
Tuntutan Utama: Otsus Harus Hadir untuk Semua OAP
Forum ini mencerminkan beragam aspirasi dan harapan masyarakat agar Dana Otsus benar-benar berdampak nyata. Mulai dari persoalan birokrasi kesehatan, akses pendidikan, hingga dukungan ekonomi kecil, semuanya mengarah pada satu tuntutan agar Otsus benar-benar melindungi dan menyejahterakan OAP di Kota Jayapura. **
