Oleh: Makawaru da Cunha
CITRAPAPUA.COM, KOTA JAYAPURA — Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi di Tanah Papua, Jansen Previdea Kareth, menyoroti lambannya kinerja Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, setelah laporan Kemendagri menunjukkan provinsi tersebut termasuk daerah dengan realisasi anggaran terendah di Indonesia.
Menurut Jansen, Provinsi Papua Barat Daya yang dimekarkan lewat UU Nomor 29 Tahun 2022 sejatinya dibentuk untuk mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan, bukan justru terhambat akibat lemahnya tata kelola anggaran.
“Kenapa penyerapan anggaran begitu lambat? Ini sudah Oktober, dua bulan lagi masuk tahun anggaran baru. Ada apa dengan pemerintah daerah? Apakah dananya diduga didepositokan?” tegasnya dalam siaran pers di Jayapura, Kamis (17/10/2025).
Ia menilai, rendahnya realisasi anggaran menjadi cermin kegagalan kepemimpinan dan lemahnya komitmen birokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jansen menyebut kondisi itu mengindikasikan bahwa personal branding kepemimpinan daerah tidak berjalan sesuai ekspektasi publik.
Atas nama masyarakat Papua Barat Daya, Jansen mendesak Mendagri untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu. Ia menegaskan, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang harus selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya program strategis nasional Asta Cita.
“Jabatan gubernur bukan untuk kepentingan elit birokrasi yang haus kekuasaan dan pesta pora di balik meja, tapi untuk melayani rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya tegas.
Jansen menambahkan, lambannya serapan anggaran adalah persoalan serius yang tak bisa dibiarkan. Ia mengingatkan para pejabat daerah agar tidak berdiam diri dan menunda tanggung jawab negara yang melekat pada jabatan publik.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kalangan pemuda dan mahasiswa di Jayapura akan menggelar rapat resmi untuk membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mengadakan mimbar bebas atau aksi demonstrasi sebagai bentuk desakan moral terhadap pemerintah daerah.
“Kami akan terus bersuara demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN),” pungkasnya. **
