banner 728x250

Kontribusi Freeport Rp 187,68 Triliun, Papua Harus Merasakan Manfaatnya

Dosen Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Dominggus Marei, S.E., M.Si. (Foto: Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

Oleh: Dominggus Marei, S.E., M.Si. (*)

KONTRIBUSI PT Freeport Indonesia kepada negara selama periode 2021–2025 melalui dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan data dalam infografis, mencapai sekitar Rp187,68 triliun atau setara US$11,04 miliar. Kontribusi tersebut terdiri atas dividen sebesar Rp152,32 triliun dan PNBP sebesar Rp35,36 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya mineral Papua. Namun, angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan keuntungan perusahaan (profit), pajak, royalti, dan bentuk kontribusi ekonomi lainnya.

banner 325x300

Mengukur Kontribusi Freeport

Kontribusi Freeport perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari nilai produksi, pendapatan perusahaan, keuntungan bersih (net profit), dividen, pajak, royalti, hingga PNBP. Keuntungan perusahaan merupakan hasil aktivitas ekonomi pertambangan, sedangkan dividen merupakan bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham, termasuk pemerintah melalui kepemilikan saham negara. Sementara itu, royalti merupakan penerimaan negara atas pemanfaatan sumber daya mineral.
Dengan demikian, penting untuk mengetahui besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari tanah Papua dan berapa bagian yang benar-benar kembali kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

Keadilan bagi Daerah Penghasil

Persoalan mendasar bukan hanya seberapa besar Freeport memberikan kontribusi kepada negara, melainkan bagaimana keuntungan dan penerimaan tersebut didistribusikan agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah penghasil.
Papua memiliki sumber daya mineral strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, penerimaan dari keuntungan perusahaan, dividen, pajak, royalti, dan PNBP harus mampu memperkuat pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha masyarakat asli Papua.
Jangan sampai kekayaan alam yang berasal dari Papua memberikan keuntungan besar bagi negara dan perusahaan, tetapi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan belum menikmati kesejahteraan yang sebanding.

Menghindari Paradoks Sumber Daya Alam

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut berkaitan dengan paradoks sumber daya alam (resource curse), yaitu keadaan ketika wilayah yang kaya sumber daya alam belum tentu menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan.
Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan perlu memperkuat transparansi laporan keuntungan, pembayaran royalti, dividen, pajak, serta distribusi penerimaan negara dan daerah. Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dan manfaat yang diterima daerah penghasil.

Hilirisasi dan Penguatan Ekonomi Lokal

Hilirisasi pertambangan juga harus memberikan nilai tambah bagi Papua. Upaya ini perlu diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja, transfer teknologi, penguatan pengusaha lokal, serta keterlibatan orang asli Papua dalam kegiatan ekonomi produktif.
Dengan demikian, kegiatan pertambangan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan penerimaan bagi negara, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat di daerah penghasil.

Manfaat Nyata bagi Masyarakat Papua

Kekayaan alam Papua seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan penerimaan bagi negara, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata diukur dari besarnya produksi, keuntungan perusahaan, dividen, dan royalti, melainkan dari seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali kepada daerah penghasil dan masyarakatnya.
Sudah saatnya pengelolaan sumber daya alam Papua diarahkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi pemilik kekayaan alam secara geografis, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat ekonomi yang nyata.

(*) Dosen Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *