Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM—KOTA JAYAPURA—Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menegaskan, aksi pemusnahan burung cenderawasih dan sejumlah satwa dilindungi bukan bentuk penghinaan terhadap simbol budaya masyarakat Papua, melainkan langkah hukum dalam upaya melindungi satwa endemik dari perdagangan ilegal.
Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban, menyampaikan klarifikasi resmi di Jayapura, Rabu (22/10/2025), menyusul sorotan publik atas pembakaran opset dan mahkota burung cenderawasih yang dilakukan awal pekan lalu.
“Kami sangat memahami adanya kekecewaan dan keprihatinan masyarakat. Namun, perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan murni berdasarkan aturan hukum dan prinsip konservasi satwa liar yang dilindungi negara,” ujar Johny.
Ia menjelaskan, operasi penegakan hukum yang dilakukan pada 15–17 Oktober 2025 itu berhasil mengamankan 58 ekor satwa dilindungi dalam kondisi hidup dan 54 opset satwa mati, termasuk burung cenderawasih. Semua barang bukti yang tidak memungkinkan dikembalikan ke alam atau dimanfaatkan secara edukatif, dimusnahkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Pemusnahan dilakukan dengan pertimbangan teknis dan hukum, bukan bermaksud menyinggung nilai budaya apa pun. Kami tetap menghormati kearifan lokal masyarakat Papua,” tegasnya.
Johny menambahkan, BBKSDA Papua membuka ruang dialog dengan tokoh adat, pemuda, dan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama antara aspek budaya dan konservasi.
“Prinsip kami sederhana—melindungi satwa langka Papua agar tidak punah, sekaligus menghormati nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat adat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua turut berperan aktif dalam menjaga satwa endemik seperti cenderawasih, kasuari, dan nuri, yang kini terancam karena perburuan dan perdagangan ilegal.
“Pelestarian satwa berarti juga menjaga identitas budaya Papua itu sendiri,” tutup Johny. **
