Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM–JAKARTA—Majelis Rakyat Papua (MRP) menyerahkan surat resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Anggota DPD RI Dapil Papua, Carel Simon Petrus Suebu, SE, dengan harapan dibukanya formasi khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), untuk menduduki jabatan eselon II di lingkungan BPN se-Tanah Papua, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Penyerahan surat dilakukan oleh Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, SSos, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Papua, Dr Roy EF Wayoi, SSos, MMT, kepada Carel Simon Petrus Suebu, SE di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (3/7/2025).
Kajoi menjelaskan, surat tersebut merupakan bentuk aspirasi resmi masyarakat adat Papua, yang ingin melihat peningkatan representasi OAP dalam struktur birokrasi strategis, khususnya di sektor pertanahan. Salah satu poin penting dalam surat itu adalah permintaan, agar pemerintah membuka jalur seleksi khusus pejabat eselon II bagi OAP yang memenuhi kualifikasi.
“Tujuannya jelas, agar ada SDM OAP yang dipersiapkan secara khusus untuk mengisi jabatan eselon II di kantor-kantor BPN pada DOB di Papua. Ini bukan hanya tentang representasi, tapi juga bagian dari keadilan afirmatif,” ujar Kajoi.
Tak hanya itu, MRP juga mengusulkan pelaksanaan tes khusus untuk sekolah kedinasan agraria, yang dibuka di Papua. Hal ini dimaksudkan, untuk menjaring dan mendidik anak-anak asli Papua menjadi tenaga teknis profesional di bidang agraria dan pertanahan.
Menanggapi hal tersebut, Carel Simon Petrus Suebu menyampaikan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke DPD RI dan memperjuangkannya melalui mekanisme formal, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian terkait.
“Saya siap mengawal aspirasi ini, agar dibahas secara serius di DPD RI. Masalah pertanahan di Papua sangat kompleks dan perlu langkah-langkah terobosan dari BPN dan MRP, agar dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat,” kata Carel.
Ia juga menekankan pentingnya menjamin hak-hak tanah masyarakat adat Papua dalam setiap proses pembangunan di Tanah Papua.
“Harus ada kepastian hukum atas hak tanah masyarakat adat. Ini penting tak hanya untuk mendukung pembangunan, tapi juga untuk memastikan keberlanjutan hidup dan budaya masyarakat adat Papua,” tegasnya.
MRP berharap surat tersebut dapat ditindaklanjuti segera oleh Kementerian ATR/BPN dan menjadi bagian dari upaya sistematis, untuk memberdayakan OAP dalam birokrasi nasional. **
