Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM—KOTA JAYAPURA—Ketua Aliansi Pemuda & Masyarakat Papua Peduli Demokrasi, Jansen Previdea Kareth, mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi isi khotbah Pendeta Tineke Sibri, STh dalam Ibadah Minggu Raya di Gereja Imanuel Hamadi, Minggu (20/7/2025), yang dinilai membawa pesan politik praktis dari mimbar gereja.
Dalam pernyataannya, Jansen menegaskan bahwa mimbar gereja bukan tempat kampanye politik, dan pendeta bukan alat tim sukses dari calon manapun.
Ia menolak keras penggunaan simbol dan tempat ibadah, untuk menyampaikan dukungan politik terhadap calon gubernur atau wakil gubernur Papua.
“Pendeta bukan corong kekuasaan. Ia adalah pelayan umat dan pembela suara kebenaran. Tidak bisa disuap dan tidak boleh menyuarakan kepentingan politik praktis dari atas mimbar,” tegas Jansen.
Ia mengingatkan bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yang saat ini maju baik Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), Mathius D Fakhiri Aryoko Rumaropen (MARIYO) semuanya adalah anak Tuhan dan putra-putra asli Papua.
Oleh karena itu, tidak seharusnya ada pendeta yang menyuarakan dukungan terhadap satu calon dan mengabaikan yang lain.
“Semua adalah anak Tuhan. Jangan buat pembelahan umat dengan mengarahkan pilihan. Itu bukan tugas rohani, itu bentuk penyimpangan dari panggilan pelayanan,” lanjutnya.
Jansen juga menyoroti bahwa makna demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan setiap warga gereja memiliki hak menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pemimpin rohani.
Ia kemudian menyinggung kondisi Papua yang masih rentan konflik. Menurutnya, alih-alih membahas politik praktis, pendeta seharusnya menggunakan mimbar untuk menyampaikan pesan damai, mendoakan pemulihan Papua, serta menyerukan perdamaian di tengah kekerasan yang terus terjadi di Sorong, Nabire, Wamena, dan wilayah lainnya.
“Kalau gereja, masjid, pura, atau vihara dipakai untuk politik praktis, itu berarti panggung suci sudah dikuasai nafsu duniawi. Pendeta keluar dari rel pelayanan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Jansen memberikan dukungan penuh kepada Sinode GKI untuk mengambil langkah tegas dan menjatuhkan sanksi kepada oknum pendeta yang menyalahgunakan mimbar gereja untuk kepentingan politik.
“Saya mendukung penuh langkah Sinode GKI. Gereja harus bersih dari politik praktis. Pendeta harus kembali ke jalur pelayanan, bukan jadi corong politik,” pungkasnya. **
