Oleh: Markus Bahabol, S.Gz.,M.KM
Mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar
Pendahuluan
Pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial merupakan hak fundamental warga negara. Namun, di wilayah dengan tingkat kerentanan keamanan tinggi seperti daerah konflik, perbatasan, atau rawan kejahatan penyediaan layanan ini menghadapi berbagai hambatan serius. Penempatan tenaga pelayanan dasar di wilayah tersebut bukan hanya tantangan logistik, tetapi juga menyangkut keselamatan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.
Tantangan Utama
- Ancaman terhadap Keamanan Tenaga Kerja
Tenaga medis, guru, dan pekerja sosial kerap menjadi sasaran kekerasan bersenjata, intimidasi kelompok bersenjata non-negara, atau ancaman kriminal lokal. Ketidakamanan ini menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan pribadi dan menjadi faktor utama penolakan penempatan oleh tenaga profesional.
2. Tingginya Tingkat Turnover dan Kekosongan Posisi
Kondisi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan rendahnya minat pelamar serta tingginya angka pengunduran diri. Posisi strategis seperti bidan desa atau guru SD sering kosong dalam waktu lama, menghambat keberlanjutan layanan.
3. Terbatasnya Infrastruktur dan Aksesibilitas
Wilayah rentan keamanan umumnya juga tertinggal dari sisi infrastruktur. Jalan rusak, komunikasi terbatas, serta minimnya fasilitas tempat tinggal dan kerja memperparah kondisi, membuat penempatan tenaga pelayanan menjadi tidak menarik dan tidak layak secara logistik.
4. Keterbatasan Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah yang berada di wilayah rawan sering menghadapi tantangan fiskal dan kelembagaan, termasuk dalam menjamin keamanan lokal. Kurangnya koordinasi antara instansi keamanan dan lembaga pelayanan dasar memperburuk efektivitas penempatan tenaga kerja.
5. Gangguan Terhadap Proses Belajar dan Layanan Kesehatan
Konflik atau kerusuhan menyebabkan gangguan berulang terhadap aktivitas belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan. Sekolah dan puskesmas bisa ditutup sementara atau digunakan untuk keperluan non-layanan (misalnya, pos militer), merusak keberlangsungan pelayanan.
Strategi dan Solusi
- Insentif Khusus dan Perlindungan Keamanan
Pemerintah perlu memberi insentif khusus seperti tunjangan risiko dan jaminan keselamatan melalui kerja sama dengan aparat keamanan.
2.Perekrutan Lokal
Mendorong perekrutan tenaga kerja lokal yang lebih memahami kondisi sosial dan lebih tahan terhadap tekanan lokal.
3. Model Layanan Inovatif
Menerapkan layanan bergerak, telemedicine, atau sekolah daring untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sangat tidak aman.
4. Kemitraan Lintas Sektor
Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, LSM, organisasi internasional, dan tokoh masyarakat penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan.
5.Pemetaan dan Monitoring Kerentanan
Pemerintah perlu membuat peta kerentanan yang dinamis untuk merespons kondisi keamanan secara real-time dan menyesuaikan strategi penempatan.
Penutup
Menjamin pelayanan dasar di wilayah rawan keamanan merupakan wujud nyata keadilan sosial dan kehadiran negara. Meski penuh tantangan, dengan strategi tepat, perlindungan maksimal, serta pendekatan partisipatif, penempatan tenaga pelayanan dasar tetap bisa dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Negara tidak boleh absen, justru harus hadir lebih kuat di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. **
