Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM-KOTA JAYAPURA—Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo, Papua Nugini (PNG), dalam rangka penyusunan rencana kontinjensi bagi wilayah kerja KRI Vanimo.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat PLBN Skouw, Kamis (12/6/2025).
FGD ini diselenggarakan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis dan keadaan darurat yang dapat terjadi di PNG, yang saat ini dikategorikan sebagai wilayah rawan. Rencana kontinjensi ini menjadi bagian dari strategi perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), yang bekerja dan bermukim di wilayah tersebut.
Sebagai bentuk koordinasi lintas instansi, acara ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi, antara lain Konsul RI Vanimo Tangkuman Alexander, Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura Adeltus Lolok, Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa, serta Perwakilan dari Imigrasi, TNI/Polri, Karantina, Pemerintah Kota Jayapura, dan unsur terkait lainnya.
Adapun beberapa isu strategis yang dibahas dalam forum ini mencakup pemetaan jalur evakuasi darat, laut, dan udara sebagai bagian dari mitigasi keselamatan WNI di wilayah lintas utara, tengah, dan selatan PNG, melalui dukungan PLBN yang ada.
Selain itu, FGD ini turut membahas penguatan kerja sama di bidang kesehatan, seperti rencana pembentukan layanan rumah sakit rujukan bagi warga negara PNG, yang membutuhkan perawatan di Indonesia, serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bagi WNI yang bekerja di PNG, untuk mempermudah akses layanan kesehatan.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw bersama Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo, Papua Nugini (PNG), menggelar FGD dalam rangka penyusunan rencana kontinjensi bagi wilayah kerja KRI Vanimo di Ruang Rapat PLBN Skouw, Kamis (12/6/2025). (Foto: Dok/PLBN Skouw)
Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa PLBN Skouw siap menjadi simpul koordinasi dalam mendukung rencana kontinjensi yang terstruktur dan responsif.
Ia menyebut bahwa peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri.
“Rencana kontinjensi ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi WNI, khususnya juga bagi mereka yang bekerja di sektor perkebunan dan sektor informal lainnya di PNG,” ujar Ni Luh Puspa.
Ni Luh Puspa menyebut, sinergi yang tercipta dalam forum ini merupakan bentuk nyata kesiapsiagaan bersama antar lintas instansi dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat.
Seluruh hasil diskusi dalam FGD akan dirumuskan dalam bentuk dokumen rancangan yang selanjutnya disampaikan ke tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam rapat lintas kementerian dan lembaga. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kontinjensi nasional yang komprehensif dan implementatif.
Melalui kegiatan ini, PLBN Skouw turut memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi di wilayah perbatasan, yang menjadi pondasi penting dalam membangun sistem perlindungan dan tanggap darurat yang kokoh.
Dengan mempererat sinergi lintas sektor, PLBN Skouw terus menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam mendukung diplomasi perlindungan WNI serta menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Indonesia-PNG. **
