Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM—KOTA JAYAPURA—Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi, Jansen Previdea Kareth, menyoroti tajam tindakan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang diduga melakukan kampanye terselubung menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
Menurut Jansen, tindakan Pj Gubernur yang melakukan pertemuan tatap muka dengan sejumlah tokoh Muslim di Papua beberapa waktu lalu mengindikasikan upaya sistematis mendukung salah satu calon kandidat Gubernur Papua.
Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari “road show” terselubung yang menggunakan fasilitas negara.
“Fakta hari ini, demokrasi di Tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Pj Gubernur justru bertindak seperti tim sukses, bukan penyelenggara pemerintahan yang netral,” ujar Jansen melalui Siaran Pers, Senin (4/8/2025).
Ia mengungkapkan, sejak kedatangan Pj Gubernur di Jayapura pada 9 Juli lalu, kinerja Agus Fatoni dinilai menyimpang dari prinsip netralitas yang seharusnya dijaga oleh pejabat negara. Dugaan keterlibatan dalam mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung kandidat tertentu menjadi sorotan serius dari pihaknya.
“Ini pelanggaran berat. Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri tidak boleh diam. Harus ada tindakan tegas, demi menjaga stabilitas politik di Papua,” tegasnya.
Jansen juga memperingatkan bahwa jika netralitas pemerintah tidak ditegakkan, situasi menjelang PSU bisa berubah menjadi konflik terbuka, terutama jika hasil pemilihan tidak sesuai ekspektasi pihak tertentu.
“Papua sedang berada dalam situasi genting. Jangan pelihara konflik di atas tanah ini hanya demi kepentingan kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rakyat Papua merindukan pemimpin yang benar-benar lahir dari proses demokrasi, bukan karena intervensi elite politik atau sponsor dari pusat.
“Gubernur Papua harus lahir dari kehendak rakyat, bukan hasil tekanan oligarki Jakarta,” ujarnya.
Sebagai pemerhati demokrasi, Jansen berharap PSU 6 Agustus mendatang berjalan secara jujur, adil, damai, dan demokratis. Ia juga meminta semua tim sukses kandidat untuk tidak memainkan opini di media yang bisa memecah belah masyarakat.
“Demokrasi milik rakyat. Bukan milik Presiden, Panglima, atau partai politik. Jangan korbankan rakyat demi kepentingan calon mana pun,” pungkasnya. **
