Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA-COM-KOTA JAYAPURA—Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi, Jansen Previdea Kareth, secara tegas membantah pernyataan Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Elisa Kambu, terkait kunjungan kerja ke Pulau Gag bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Dalam siaran pers yang dirilis di Jayapura, Minggu (8/6/2025), Jansen menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk pencitraan publik yang menutupi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
“Kami melihat video yang viral itu bukan representasi dari suara rakyat Papua, tetapi murni rekayasa untuk menciptakan kesan bahwa masyarakat mendukung tambang. Padahal, kenyataannya adalah bentuk pembohongan publik yang menyakitkan hati kami, anak pribumi Raja Ampat,” kata Jansen.
Jansen menilai kehadiran Gubernur dan Menteri ESDM hanya mempertontonkan sandiwara politik demi kepentingan ekonomi dan elite tertentu. Ia menuding bahwa senyum penyambutan di Pulau Gag merupakan bagian dari skenario yang dibuat oknum terlatih untuk menggiring opini publik. “Pejabat negara jangan mempertontonkan lidah bau bangkai kebohongan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jansen mengkritik pernyataan Gubernur Elisa Kambu yang dinilai menyesatkan, serta tidak mencerminkan sikap seorang putra asli Papua (OAP) yang seharusnya membela tanah leluhur. “Jika Bapak benar-benar peduli sebagai OAP, harusnya jujur mengakui kerusakan yang terjadi dan menghentikan framing yang menyesatkan publik,” ujarnya.
Jansen juga mengungkap bahwa aktivitas tambang tidak hanya terjadi di Pulau Gag, tetapi juga merambah wilayah kecil lain seperti Kawei, Batang Pele, dan Manuran. Berdasarkan laporan lembaga Grandpace, lebih dari 500 hektar hutan di kawasan tersebut telah dibabat habis. Limbah tambang juga telah membentuk sedimentasi yang mengancam terumbu karang dan kehidupan laut.
Ia mengingatkan bahwa menurutUU No. 1 Tahun 2014 serta Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023,pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara komersial dilarang keras. “Pulau Kawei, Batang Pele, dan Manuran adalah pulau kecil. Gubernur tidak bisa terus-menerus memutarbalikkan fakta dan membela kepentingan oligarki,” tegas Jansen.
Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) tertanggal 5 Juni 2025 juga mencatat adanya pelanggaran berat oleh beberapa perusahaan tambang, termasuk PT Anugrah Surya Pratama yang diketahui merupakan perusahaan asing asal Tiongkok. Perusahaan tersebut diduga beroperasi di Pulau Manuran tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah. KLHK telah memasang plang peringatan di lokasi.
“Mengapa Pak Gubernur dan Menteri ESDM tidak datang ke lokasi-lokasi yang terbukti melanggar hukum lingkungan itu? Kami malu, karena kunjungan mereka justru menutup-nutupi kebenaran,” kata Jansen.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa perusahaan seperti Kawei Sejahtera Mining beroperasi tanpa izin resmi, namun tetap dibiarkan. “Kami mempertanyakan kinerja Balai Lingkungan Hidup dan Kementerian LHK dalam mengawasi hal ini,” imbuhnya.
Jansen menyatakan bahwa mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua akan segera turun ke jalan melakukan aksi damai di Kota Jayapura. Aksi ini akan diarahkan ke gedung DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Gubernur Elisa Kambu dan desakan pencopotan Menteri ESDM oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menuntut keadilan dan transparansi. Izin-izin tambang itu patut diduga sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mahasiswa Papua di seluruh Indonesia merasa dikhianati,” tegas Jansen.
Menutup pernyataannya, Jansen mengutip tokoh Afrika Selatan, Nelson Mandela: “Penjahat tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil menghancurkan bangsa.”
