Oleh: Bernarda Monika Yovita, SKM., M.Kes
(Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar)
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 merupakan momen penting, tidak hanya bagi demokrasi, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat. Dalam pendekatan ilmu kesehatan masyarakat, pemilu bukan hanya agenda politik, tetapi juga peristiwa sosial besar yang dapat mempengaruhi determinan kesehatan masyarakat secara luas.
Stabilitas sosial, kohesi komunitas, dan ruang publik yang sehat adalah bagian dari determinan sosial kesehatan (Social Determinants of Health) sebagaimana ditegaskan WHO dan berbagai penelitian global.
Ketika pemilu berlangsung dalam suasana damai, dialogis, dan beretika, maka kondisi sosial masyarakat menjadi lebih stabil dan mendukung terciptanya perilaku sehat serta kepercayaan terhadap sistem layanan publik. Sebaliknya, tensi politik yang tinggi, konflik horizontal, dan disinformasi dapat menciptakan stres kolektif, menurunkan kualitas interaksi sosial, serta menghambat akses ke layanan dasar kesehatan, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Papua.
Dalam konteks ini, PSU 2025 dapat dibingkai sebagai bentuk intervensi sosial dalam paradigma public health. Pendekatan ini sejalan dengan teori “Ecological Model of Health Behavior”(McLeroy et al., 1988), yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungan sosial, politik, dan budaya di sekitarnya. Jika lingkungan politik kondusif, maka warga lebih mudah menerima dan menjalankan program kesehatan seperti imunisasi, konsumsi tablet tambah darah, atau kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, pendekatan “Cultural Competence”(Campinha-Bacote, 2002) menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam strategi intervensi kesehatan. Papua memiliki kekayaan adat seperti musyawarah, rekonsiliasi, dan gotong royong, yang dapat dijadikan pijakan untuk membangun politik damai. Ketika dua kandidat tampil bersama dalam forum budaya atau doa lintas iman dan menyatakan komitmen damai, itu bukan hanya simbol demokrasi, tetapi juga bentuk nyata dari promosi kesehatan sosial dan pemulihan kepercayaan publik. Peran pemimpin dalam momen seperti ini sangat penting.
Berdasarkan pendekatan “Public Health Leadership”(Rowitz, 2006), pemimpin memiliki kapasitas sebagai agen perubahan sosial, termasuk dalam menciptakan suasana sehat bagi komunitas. Sikap saling menghormati antar kandidat, komunikasi publik yang santun, dan keterlibatan tokoh adat dalam meredam polarisasi dapat dilihat sebagai bagian dari intervensi promotif-preventif dalam kesehatan masyarakat.
PSU Pilgub Papua 2025 adalah momentum strategis untuk membuktikan bahwa demokrasi yang damai dan berakar pada budaya dapat menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih sehat. Bukan hanya secara politik, tetapi juga secara fisik, mental, dan sosial. Papua memiliki potensi menjadi pelopor demokrasi berbasis nilai kemanusiaan dan kesehatan publik.
“Mari kita jadikan PSU ini bukan semata ruang kontestasi politik, tetapi sebagai bagian dari strategi promotif dalam kesehatan masyarakat di mana suasana sosial yang damai, dialogis, dan berbasis nilai budaya menjadi fondasi terciptanya masyarakat Papua yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.”
