Makawaru da Cunha
CITRA PAPUA.COM, KOTA JAYAPURA—Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua Barat Daya Se-Kota Jayapura bersama rekan-rekan mahasiswa dari berbagai organisasi siap menggelar aksi, Kamis (12/6/2025).
Aksi tersebut akan berlangsung di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan tema besar “Suara Mahasiswa dan Pemuda Papua Selamatkan Pulau Indonesia, Tagar Save Raja, dan Papua Bukan Tanah Kosong”.
Ketua Aliansi, Nia Kambu, menyampaikan hal ini usai rapat koordinasi di Asrama Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Selasa (10/6/2025).
Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subiyanto yang mencabut izin operasi empat perusahaan tambang nikel, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
“Keempat perusahaan tersebut telah terbukti melakukan eksploitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ilegal, bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang juga diakui oleh UNESCO,” jelas Nia.
Ia menegaskan aksi ini murni sebagai bentuk solidaritas mahasiswa dan pemuda Papua Barat Daya tanpa ada kepentingan atau sponsor dari pihak manapun. Partisipasi juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi negeri dan swasta, LSM, serta organisasi kepemudaan.
Nia juga mengapresiasi gerakan serupa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Selamatkan Alam dan Manusia Papua di Bandara Deo, Sorong (7 Juni 2025), serta Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat yang menggelat aksi yang sama di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Sorong (10 Juni 2025).
“Semua gerakan ini saling mendukung dan memperkuat suara kami. Setelah aksi di Jayapura, kami juga akan ikut serta dalam monitoring langsung ke empat pulau yang menjadi lokasi eksploitasi tambang nikel bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait,” ujarnya.
Nia berharap kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Papua Barat Daya, serta Bupati Raja Ampat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendengar aspirasi mahasiswa dan melakukan pengawasan ketat.
“Dengan data dan informasi yang akurat, kami dapat bersama-sama mengawal keputusan Presiden agar perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua terlaksana dengan baik,” tutup Nia.
Aksi yang direncanakan Kamis besok diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam upaya mempertahankan kelestarian alam dan hak-hak masyarakat di Papua Barat Daya. **
